140 Ribu Mahasiswa Tidak Mampu Ditanggung Pemerintah

Jakarta—Pemerintah melalui berbagai mekanisme dan program terus mengupayakan aksesibilitas kepada lulusan sekolah menengah atas dan sederajat untuk menempuh jenjang pendidikan tinggi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan kesempatan bagi mereka yang berasal dari keluarga tidak mampu.

Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Sesjen Kemdikbud) Ainun Na’im menyampaikan, sampai saat ini pemerintah menanggung 140 ribu mahasiswa berasal dari masyarakat yang tidak mempunyai akses ke pendidikan tinggi. “Yang ditanggung meliputi biaya hidup maupun biaya pendidikan,” katanya usai memberikan penghargaan kepada para mahasiswa berprestasi akademik penerima beasiswa unggulan dari pemerintah bekerjasama dengan pihak perbankan swasta,” di Kemdikbud, Jakarta, Kamis (23/08/2013).

Ainun mengatakan, kerja sama pemberian beasiswa dengan pihak swasta ini telah berjalan selama lima tahun. Kedua pihak, kata dia, sepakat untuk melanjutkan kerja sama ini. “Ruang lingkupnya juga bisa diperluas,” katanya usai menyaksikan penandatanganan kerja sama kedua belah pihak.

Pemerintah, lanjut Ainun, juga tetap memberikan kesempatan akses pendidikan untuk masyarakat tidak mampu mulai jenjang sekolah dasar (SD) sampai dengan sekolah menengah atas (SMA). Selain itu, kata dia, ada program yang sangat agresif untuk menjamin aksesibilitas ini. “Pemerintah mengembangkan sekolah vokasi yaitu sekolah menengah kejuruan dan akademi komunitas,” ujarnya.

Pengembangan sekolah vokasi ini, kata Ainun disesuaikan dengan potensi masing-masing daerah. Untuk mewujudkannya, pihaknya mengajak peran serta bersama antara pemerintah dengan masyarakat dan industri. Menurut dia, hal ini dilakukan  kerena hasil dari pendidikan ini yang menggunakan adalah mereka juga.

Pada kesempatan yang sama, Ainun memberikan ucapan selamat kepada para penerima beasiswa unggulan. Dia juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak swasta yang turut memajukan pendidikan melalui tanggung jawab sosial perusahaan.(ASW).

Sumber :  http://kemdikbud.go.id/kemdikbud/berita/1654

Kemdikbud Lanjutkan Proses Pendirian Empat ISBI

Jakarta --- Proses pendirian Institut Seni dan Budaya Indonesia (ISBI) di empat wilayah Indonesia sudah dimulai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) sejak tahun 2012. Persiapan pendirian ISBI berupa studi kelayakan dan penyiapan dokumen pendirian. Sedangkan di tahun 2013 ini, perkembangan pendirian ISBI memasuki tahap serah terima lahan dan penerimaan mahasiswa baru.

Pelaksana tugas Direktur Kelembagaan dan Kerja Sama Kemdikbud, Achmad Jazidie, mengatakan, tujuan didirikannya ISBI adalah supaya ISBI bisa menjadi salah satu sarana pengembangan warisan budaya bangsa, dan menghasilkan sarjana seni dan budaya yang peka dan tanggap terhadap masalah sosial, budaya, etika, moral, dan akademis.

“Begitu banyak kebudayaan yang kita miliki. Tapi sayang sekali, sedikit yang terkonstruksi dengan baik,” ujarnya saat menjadi narasumber dalam pembekalan petugas call center Kemdikbud, di Ruang Sidang Pusat Informasi dan Humas Kemdikbud, Jakarta, (22/8). Ia mengatakan, institusi ilmiah seperti ISBI diharapkan bisa merekonstruksi kebudayaan dan mengembangkan kebudayaan dengan kajian ilmiah dan analisis ilmiah.

Jazide menjelaskan, pada tahun lalu, empat Institut Seni Indonesia (ISI) yang juga akan dikonversi menjadi ISBI, memulai studi kelayakan untuk persiapan pendirian ISBI. ISI Padang Panjang melakukan studi kelayakan untuk ISBI Aceh, ISI Yogyakarta untuk ISBI Kalimantan Timur, ISI Surakarta untuk ISBI Sulawesi dan ISI Bali untuk ISBI Papua.

Dalam proses pendirian sebuah perguruan tinggi di suatu wilayah, jelas Jazidie, Kemdikbud selalu meminta partisipasi dari pemerintah daerah terkait. “Ada lahan atau tanah yang diserahkan ke Kemdikbud sebagai aset Kemdikbud. Ini tidak mudah,” ujarnya. Ia menuturkan, ada pemerintah daerah atau DPRD yang sulit bekerja sama atau memberikan izin pembebasan lahan. Namun usaha pendirian ISBI terus diupayakan dengan melakukan pendekatan kepada pihak-pihak terkait. Salah satunya melalui pendekatan kebudayaan yang terbukti efektif dan direspon positif oleh masyarakat Papua.

Tahun ini, ISBI Papua akan melakukan serah terima lahan seluas 5 Ha dari 20 Ha yang berlokasi di Jayapura. Selain itu ISBI Papua juga telah memasuki tahap proses persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), serta memulai penerimaan mahasiswa baru melalui skema program studi di luar domisili.

Untuk ISBI Kalimantan Timur, saat ini tengah menjalani proses sertifikasi lahan seluas 100 Ha di Tenggarong, dan penerimaan mahasiswa baru untuk tahun akademik 2013/2014. Sedangkan ISBI Sulawesi saat ini dalam proses sertifikasi lahan seluas 30 Ha di Takalar serta rencana serah terima lahan. Sementara ISBI Aceh juga dalam tahap rencana serah terima lahan juga pembebasan lahan seluas 10 Ha di Aceh Besar. (DM)

Sumber : http://kemdikbud.go.id/kemdikbud/berita/1652

Kualitas Pendidikan Terus Ditingkatkan

Jakarta -- Peningkatan kualitas pendidikan akan terus dilakukan antara lain melalui peningkatan kualitas guru termasuk di dalamnya sertifikasi guru dan implementasi Kurikulum 2013. Beberapa program afirmasi akan tetap dilanjutkan dan ditingkatkan seperti pengiriman guru pada daerah terpencil, terluar, dan tertinggal atau 3T.

Hal tersebut disampaikan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada saat menyampaikan Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2014 dan Nota Keuangannya di Gedung DPR/MPR/DPD RI, Jakarta Jumat (16/8/2013).

SBY menungkapkan satu masalah penting, yang perlu mendapatkan perhatian khusus bersama. Masalah itu, kata Presiden, adalah distribusi guru antarsatuan pendidikan dan antarwilayah, yang belum merata. “Daerah-daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan masih ada yang belum terpenuhi kebutuhannya sesuai dengan standar pelayanan minimal,” katanya.

Pemerintah juga akan mengirimkan pelajar asal Provinsi Papua untuk melanjutkan studinya di beberapa SMA, SMK, dan perguruan tinggi negeri (PTN) terbaik di luar Papua. “Infrastruktur sekolah juga terus kita bangun,” katanya.

Anggaran, kata Presiden, akan disediakan untuk melanjutkan penuntasan rehabilitasi ruang kelas rusak, serta pembangunan sekolah baru, akademi komunitas, dan sarana pendukungnya. Kemudian untuk semakin memeratakan akses pendidikan dalam tahun 2014 ditingkatkan lagi penyediaan bantuan siswa miskin (BSM) dan beasiswa Bidik Misi.

Presiden menyebutkan, sebanyak tujuh kementerian dan lembaga, yang mendapatkan alokasi anggaran di atas Rp 30 triliun. Kementerian dan lembaga tersebut adalah Kementerian Pertahanan dengan alokasi anggaran sebanyak Rp 83,4 triliun, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rp 82,7 triliun, Kementerian Pekerjaan Umum Rp 74,9 triliun, Kementerian Agama Rp 49,6 triliun, Kementerian Kesehatan Rp 44,9 triliun, Kepolisian Republik Indonesia Rp 41,5 triliun, dan Kementerian Perhubungan Rp 39,2 triliun.

Pada sambutannya, Presiden menyampaikan alokasi anggaran pada Kementerian Kesehatan diprioritaskan untuk meningkatkan akses dan kualitas kesehatan. Pemerintah, kata SBY, merencanakan untuk membangun Puskesmas perawatan di daerah perbatasan dan pulau-pulau kecil terdepan yang berpenduduk. Selain itu, juga diberikan bantuan operasional kesehatan sebanyak 9.536 Puskesmas. “Pemerintah terus berupaya untuk menurunkan angka kematian ibu melahirkan. Salah satunya dengan meningkatkan pelayanan ibu bersalin, yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih,” katanya.

Pemerintah juga akan meningkatkan ketersediaan obat dan vaksin hingga mencapai 100 persen. Dengan berbagai program dan kegiatan itu, diupayakan derajat kesehatan masyarakat makin meningkat di seluruh pelosok tanah air. (ASW)

Sumber : http://kemdikbud.go.id/kemdikbud/berita/1632

Tahun 2014, Anggaran Pendidikan Naik 7,5 Persen

Jakarta -- Tahun 2014, anggaran pendidikan disiapkan Rp. 371,2 triliun atau naik 7,5% dibandingkan anggaran pendidikan tahun ini yaitu sebesar Rp 345,3 triliun. Hal tersebut disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Pidato Nota Keuangan 2014 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8).
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, hari ini menyampaikan Pidato Kenegaraan di depan sidang bersama DPR-RI dan DPD-RI di Gedung MPR/DPR RI Jakarta dalam rangka HUT ke-68 Proklamasi Kemerdekaan RI. Sidang tersebut dipimpin oleh Ketua DPD-RI Irman Gusman. Dikutip dari laman setneg.go.id, Presiden menyatakan apa yang telah dilakukan Indonesia dewasa ini tidak sebatas reformasi, tetapi sebuah transformasi.
Terkait sektor pendidikan, mulai tahun pelajaran 2013/2014 wajib belajar 9 tahun (jenjang pendidikan dasar), ditingkatkan ke jenjang pendidikan menengah, melalui program Pendidikan Menengah Universal (PMU). "Hal ini dimaksudkan, agar anak-anak Indonesia pada usia 16-18 tahun pada tahun 2020 nanti minimal 97% berpendidikan menengah. Apabila tanpa program PMU, angka tersebut baru dicapai pada tahun 2040," kata Presiden SBY seperti dikutip dari www.detik.com.
Satu masalah penting yang perlu mendapatkan perhatian khusus, kata Presiden, adalah distribusi guru antar satuan pendidikan dan antar wilayah yang belum merata. Daerah-daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan, masih ada yang belum terpenuhi kebutuhannya sesuai dengan standar pelayanan minimal.
Upaya meningkatkan kualitas pendidikan akan terus dilakukan, antara lain melalui peningkatan kualitas guru termasuk di dalamnya sertifikasi guru dan implementasi kurikulum 2013. Beberapa program afirmasi akan tetap dilanjutkan dan ditingkatkan seperti pengiriman guru, pada daerah terpencil, terluar dan tertinggal (3T), pengiriman pelajar asal Papua untuk melanjutkan studinya di beberapa SMA/SMK dan Perguruan Tinggi Negeri terbaik di luar Papua.
Presiden SBY juga mengatakan akan terus membangun infrastruktur sekolah. Anggaran akan disediakan untuk melanjutkan penuntasan rehabilitasi ruang kelas rusak, pembangunan sekolah baru, akademi komunitas dan sarana pendukungnya. "Selain itu untuk makin memeratakan akses pendidikan, dalam tahun 2014 kita tingkatkan lagi penyediaan bantuan siswa miskin (BSM) dan beasiswa Bidikmisi," kata Presiden menambahkan. (NW)

Keterangan : foto diambil dari www.detik.com                                              

Sumber : http://kemdikbud.go.id/kemdikbud/berita/1629

Kemdikbud Peringkat Pertama Survei Integritas KPK

Jakarta—Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) meraih skor tertinggi berdasarkan survei integritas sektor publik 2012, yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Skor ini diraih pada aspek pengalaman integritas, yang merefleksikan pengalaman responden terhadap tingkat korupsi yang dialaminya. 

Mendikbud menyatakan menerima dengan baik penilaian berbagai lembaga sebagai upaya perbaikan ke depan. Menurut dia, yang penting adalah cara melakukan penilaian sesuai dengan perkembangan zaman. “Integritas Kemdikbud sangat positif, dengan nilai yang paling tinggi,” katanya usai kegiatan halal bihalal di Kemdikbud, Selasa (13/08/2013).

Berdasarkan survei tersebut, terdapat sebanyak 16 instansi dengan skor pengalaman integritas > 7. Berturut-turut peringkat 1 s.d.6 adalah Kemdikbud (8,06), PT.Jamsostek (8,02), PT.Angkasa Pura II (7,65), Badan Koordinasi Penanaman Modal (7,63), Kementerian Kesehatan (7,62), dan Badan Tenaga Nuklir Nasional (7,59).  

Aspek lain yang digunakan dalam survei adalah potensi integritas, yang merefleksikan faktor-faktor yang berpotensi menyebabkan terjadinya korupsi. Jika ditotal, untuk instansi pusat, Kemdikbud di posisi dua dengan skor 7,43. Posisi pertama ditempati PT.Jamsostek (7,49).

Hasil survei menyatakan bahwa rata-rata Indeks Integritas Nasional (IIN) di tahun 2012 adalah 6,37. Dengan perincian nilai rata-rata integritas di tingkat pusat sebesar 6,86, nilai rata-rata integritas sektor publik di tingkat instansi vertikal sebesar 6,34, dan nilai rata-rata integritas di tingkat daerah 6,32. 

Bila dibandingkan, nilai integritas daerah relatif lebih rendah dibanding nilai integritas instansi di tingkat pusat maupun instansi vertikal. IIN 2012 sedikit naik dibandingkan tahun sebelumnya (dari 6,31 di tahun 2011).

Survei tersebut juga menyebutkan, ada 45 persen (atau 38 instansi /pemerintah daerah), yang pencapaian nilai indeks integritasnya masih di bawah rata-rata nasional dan ada 20 persen (atau 17 instansi/pemerintah daerah) yang pencapaian indeks integritasnya masih di bawah standar yang ditetapkan KPK yaitu 6,00. Responden survei mencakup instansi pemda, instansi vertikal dan instansi pusat. (JS/ASW).

Sumber : http://kemdikbud.go.id/kemdikbud/berita/1617

Dapodik 2013 Terapkan Metode Sinkronisasi Data

Bandung (Dikdas): Dalam aplikasi Data Pokok Pendidikan 2013, operator sekolah tak perlu lagi memasukkan data yang pernah dikirim ke sistem Dapodik. Mereka cukup memasukkan data perubahan terbaru seperti penambahan siswa dan mutasi guru.

Kondisi demikian terjadi lantaran sistem yang diterapkan dalam Dapodik 2013 menggunakan metode sinkronisasi. Perubahan yang baru dimasukkan ke sistem aplikasi secara otomatis disesuaikan dengan data yang sudah ada.

“Dulu berbasis desktop, sekarang web atau databased server,” ujar Supriyatno, Kasubag Data dan Informasi Bagian Perencanaan dan Penganggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar di Bandung, Senin malam, 22 Juli 2013.

Pada penjaringan data Dapodik tahun lalu, masih banyak ditemui ‘data sampah’, yaitu data yang masuk ke aplikasi Dapodik namun tidak lengkap, tidak wajar, dan tidak benar. Data sampah yang pernah ditemui, misalnya, jumlah rombongan belajar yang tidak sesuai dengan jumlah siswa dan tak ada pencontrengan jenis kelamin dan agama siswa. 

 Dengan melakukan verifikasi, data-data sampah tersebut dibersihkan dan dibuang. “Jadi data yang kini ada sudah relatif lengkap dan wajar,” ungkap Supriyatno.

Kelengkapan dan kewajaran data dalam Dapodik berimbas positif pada pemanfaatan data, di antaranya untuk penyaluran tunjangan guru, pengalokasian dana Bantuan Operasional Sekolah, Bantuan Siswa Miskin, rehabilitasi sekolah rusak, Ujian Nasional, dan berbagai program peningkatan mutu pendidikan. Supriyatno berharap peserta operator Dapodik menyampaikan kepada para operator sekolah di wilayahnya untuk bekerja secara teliti dan sungguh-sungguh sehingga tak lagi dijumpai data sampah.

Supriyatno menilai, operator sekolah yang telah berpengalaman memasukkan data ke aplikasi Dapodik 2012 kini sudah lebih paham mengenai peran dan fungsi data. Mereka sudah mengerti bahwa data yang sedianya dikirim ke Dapodik telah tervalidasi di sekolah.

Kini tugas yang harus diselesaikan operator sekolah adalah memasukkan data semester I ke aplikasi Dapodik lantaran data siswa baru telah ada. Sementara siswa kelas 2 cukup dipetakan.* (Billy Antoro)

Sumber :  http://dikdas.kemdikbud.go.id/