Tidak Ada Lagi Tinggal Kelas di SD

Jakarta--Mulai tahun depan, tidak ada lagi peserta didik sekolah dasar (SD) yang tinggal kelas. Penilaian di rapor SD mencakup sikap, keterampilan, dan pengetahuan dalam bentuk deskriptif tidak lagi angka.  

"Penilaian di SD tidak ada angka, tetapi narasi. Mereka tidak tinggal kelas. Bagi yang belum memahami pelajaran, meskipun naik kelas akan diberikan remedial," kata Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan Ramon Mahondas saat memberikan keterangan pers pada Rapat Koordinasi Persiapan Implementasi Kurikulum 2013 di Tahun 2014 dan Ujian Nasional 2014. 

Ramon mengatakan, saat ini telah dilakukan pelatihan untuk guru pendamping yang turun di lapangan. Mereka, kata Ramon, telah dijelaskan baku bentuk rapor, cara menilai dan memberikan angka.  Dia menyebutkan, pelatihan tahun depan mencakup 150 ribu sekolah, lebih besar dibandingkan tahun ini yang hanya enam ribu sekolah. "Terkait berbagai permasalahan muncul masukan itu sudah diakomodasi," katanya di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Minggu (1/12/2013).

Kepala Unit Implementasi Kurikulum Kemdikbud Tjipto Sumadi menyampaikan, penilaian menggunakan bahasa positif karena usia anak masih dalam usia emas atau golden age. Hal ini, kata dia, dilakukan untuk  memotivasi anak. 

Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kemdikbud, Dadang Sudiyarto, mengatakan, pada tahun depan tidak ada lagi ujian berstandar nasional untuk SD, tetapi diselenggarakan ujian sekolah/madrasah. Ujian ini, kata dia, mencakup SD, SDLB, Paket A, dan Ula. 

Dia mengatakan, mata pelajaran yang diujikan yaitu matematika, bahasa Indonesia, dan IPA untuk SD/MI dan bahasa Indonesia, matematika, IPS, dan PKN untuk SDLB. "Sebanyak 25 persen kisi-kisi soal dari pemerintah pusat dan 75 persen dari satuan pendidikan berkoordinasi dengan kabupaten/kota," katanya.

Sekretaris Jenderal Kemdikbud Ainun Na'im mengatakan, Ujian Nasional pada tahun depan untuk SMA/MA/SMALB/SMK termasuk Paket C dan Paket C Kejuruan dilaksanakan pada 14-16 April dan SMP/MTs/SMP/SMPLB/Paket B/Usto pada 5-8 Mei. "Nilai kelulusannya tetap 5,5," katanya.

"Ujian sekolah/madrasah SD/SDLB/MI/Paket A/Ula pada 19-21 Mei," katanya.(ASW/SEN)

Sumber : http://www.kemdikbud.go.id/kemdikbud/berita/1908

TIK Sebagai Sarana Penunjang Pendidikan

Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (Pustekkom), Ari Santoso pada saat jumpa pers di Kemdikbud hari ini, Rabu (13/11) dalam rangka Anugerah KiHajar 2013 di Kemdikbud, mengatakan  agar dapat melaksanakan semua kebijakan tersebut salah satu upaya yang ditempuh adalah dengan pemanfaatan teknologi informasi komunikasi (TIK) secara optimal. Seperti kita sadari bahwa kemampuan TIK sangat luar biasa dan kian hari berkembang pesat, dapat merubah pola pikir dan perilaku manusia di muka bumi ini katanya.

Ari Santoso menyatakan kurun waktu lebih kurang 10 tahun, Pusat Teknologi Komunikasi Pendidikan ( Pustekkom) sudah merancang pemanfaatan TIK. Pustekkom sudah mencoba membuat terobosan-terobosan baru membangun TIK dan hasilnya sangat memuaskan semua pihak terutama bagi  guru dan peserta didik walaupun  masih ada kendala terkait masalah anggaran yang belum mencukupi, jaringan internet belum sempurna karena fasilitas listrik belum ada khususnya di daerah-daerah tertentu, namun dari tahun ke tahun Pustekkom selalu berusaha mengembangkan TIK ini agar bisa menjangkau seluruh wilayah Indonesia dengan mengajak semua pihak termasuk PLN dan TELKOM imbuhnya.

Hingga saat ini Pustekkom sudah menerapkan TIK sebagai bagian dari Proses Belajar Mengajar (PBM) termasuk di ruang kelas. Seperti Portal Rumah Belajar sebagai media belajar internet (online) untuk para guru dan siswa agar dapat mengakses bahan belajar serta berkomunikasi dan interaksi antar komunitas pendidikan. Jardiknas, yang berfungsi untuk melayani kantor Dinas Pendidikan Provinsi/Kab/Kota/PT/UPT dalam hal transaksi data online, e-administrasi juga TV  EDUKASI untuk siswa memberikan layanan siaran pendidikan berkualitas untuk menunjang tujuan pendidikan nasional.

Program KI HAJAR saat ini telah memuat Kuis Unggulan Tahunan dari TV EDUKASI yang bertujuan menjaring siswa yang mempunyai pengetahuan di bidang TIK terutama dari daerah terpencil, sekaligus juga mensosialisasikan  program-programnya TVE kepada  masyarakat dan bagi pemenang akan diberikan hadiah sahutnya.

Hadir pada saat konperensi pers adalah perwakilan pemerintah daerah yang akan menerima Anugerah KiHajar, seperti Walikota, Bupati, Wakil Bupati dan beberapa Kepala Dinas Pendidikan mewakili pemerintah daerah serta pejabat di lingkungan Kemdikbud. (MS)

Sumber :  http://kemdikbud.go.id/kemdikbud/berita/1854

Mata Pelajaran Seni Budaya Akan Miliki Laboratorium

Jakarta --- Untuk mendukung proses belajar mengajar mata pelajaran seni budaya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan membangun laboratorium seni budaya di sekolah-sekolah jenjang pendidikan menengah. Pembangunan laboratorium tersebut juga untuk memfasilitasi siswa supaya memiliki pengetahuan yang cukup mengenai seni budaya melalui praktik.

“Selama ini kita kan mengenal laboratoriumnya pun laboratorium fisika, atau kimia. Seni budaya belum ada. Kita tentu saja ingin anak-anak sekolah juga memiliki pengetahuan yang cukup tentang seni budaya. Ini kan perlu tempat. Tempat itu ga ada,” ujar Dirjen Kebudayaan Kacung Maridjan, usai launching produksi Film Soekarno, di Hotel Atlet Century, Jakarta, (5/9).

Kacung menjelaskan, saat ini Ditjen Kebudayaan Kemdikbud masih melakukan kajian tentang rencana pembangunan laboratorium seni budaya. Rencananya, untuk awal Kemdikbud akan membangun 20 laboratorium di sekolah-sekolah percontohan. “Yang pasti di kota-kota besar dulu. Tapi tidak menutup kemungkinan di daerah juga,” ujarnya. Diharapkan, tahun depan pembangunan laboratorium seni busaya bisa terealisasi. Setelah pembangunan laboratorium seni budaya rampung dikerjakan Ditjen Kebudayaan, untuk selanjutnya pengelolaan laboratorium akan menjadi wewenang Ditjen Pendidikan Menengah.

Selain membangun laboratorium, untuk mendukung mata pelajaran seni budaya, Ditjen Kebudayaan juga melakukan pelatihan kepada guru-guru yang mengajar seni budaya. “Itu sudah mulai dilakukan, termasuk pelajaran sejarah,” kata Kacung. Dua modul pun akan diterbitkan untuk menjadi pedoman guru dalam mengajar.

Modul pertama merupakan modul tambahan bertema budaya nasional untuk mendukung buku pelajaran yang sudah ada. “Sekarang kan pelajaran seni budaya sudah ada bukunya. Cuma kalau untuk operasional, belajar menari kan nggak dari buku, belajar main film juga nggak dari buku. Perlu praktik dan perlu audio visual. Jadi akan kita lengkapi dengan video,” jelas Kacung. Sedangkan modul kedua adalah modul pengayaan, yang bertema budaya daerah. Sehingga masing-masing daerah akan memiliki modul tentang kebudayaan daerahnya masing-masing. “Sehingga jangan sampai orang di Palangkaraya sana ngerti budaya nasional tapi nggak ngerti budaya Palangkaraya sendiri dan sekitarnya,” pungkasnya. (DM)

Sumber :  http://kemdikbud.go.id/kemdikbud/berita/1688

140 Ribu Mahasiswa Tidak Mampu Ditanggung Pemerintah

Jakarta—Pemerintah melalui berbagai mekanisme dan program terus mengupayakan aksesibilitas kepada lulusan sekolah menengah atas dan sederajat untuk menempuh jenjang pendidikan tinggi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan kesempatan bagi mereka yang berasal dari keluarga tidak mampu.

Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Sesjen Kemdikbud) Ainun Na’im menyampaikan, sampai saat ini pemerintah menanggung 140 ribu mahasiswa berasal dari masyarakat yang tidak mempunyai akses ke pendidikan tinggi. “Yang ditanggung meliputi biaya hidup maupun biaya pendidikan,” katanya usai memberikan penghargaan kepada para mahasiswa berprestasi akademik penerima beasiswa unggulan dari pemerintah bekerjasama dengan pihak perbankan swasta,” di Kemdikbud, Jakarta, Kamis (23/08/2013).

Ainun mengatakan, kerja sama pemberian beasiswa dengan pihak swasta ini telah berjalan selama lima tahun. Kedua pihak, kata dia, sepakat untuk melanjutkan kerja sama ini. “Ruang lingkupnya juga bisa diperluas,” katanya usai menyaksikan penandatanganan kerja sama kedua belah pihak.

Pemerintah, lanjut Ainun, juga tetap memberikan kesempatan akses pendidikan untuk masyarakat tidak mampu mulai jenjang sekolah dasar (SD) sampai dengan sekolah menengah atas (SMA). Selain itu, kata dia, ada program yang sangat agresif untuk menjamin aksesibilitas ini. “Pemerintah mengembangkan sekolah vokasi yaitu sekolah menengah kejuruan dan akademi komunitas,” ujarnya.

Pengembangan sekolah vokasi ini, kata Ainun disesuaikan dengan potensi masing-masing daerah. Untuk mewujudkannya, pihaknya mengajak peran serta bersama antara pemerintah dengan masyarakat dan industri. Menurut dia, hal ini dilakukan  kerena hasil dari pendidikan ini yang menggunakan adalah mereka juga.

Pada kesempatan yang sama, Ainun memberikan ucapan selamat kepada para penerima beasiswa unggulan. Dia juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak swasta yang turut memajukan pendidikan melalui tanggung jawab sosial perusahaan.(ASW).

Sumber :  http://kemdikbud.go.id/kemdikbud/berita/1654

Kemdikbud Lanjutkan Proses Pendirian Empat ISBI

Jakarta --- Proses pendirian Institut Seni dan Budaya Indonesia (ISBI) di empat wilayah Indonesia sudah dimulai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) sejak tahun 2012. Persiapan pendirian ISBI berupa studi kelayakan dan penyiapan dokumen pendirian. Sedangkan di tahun 2013 ini, perkembangan pendirian ISBI memasuki tahap serah terima lahan dan penerimaan mahasiswa baru.

Pelaksana tugas Direktur Kelembagaan dan Kerja Sama Kemdikbud, Achmad Jazidie, mengatakan, tujuan didirikannya ISBI adalah supaya ISBI bisa menjadi salah satu sarana pengembangan warisan budaya bangsa, dan menghasilkan sarjana seni dan budaya yang peka dan tanggap terhadap masalah sosial, budaya, etika, moral, dan akademis.

“Begitu banyak kebudayaan yang kita miliki. Tapi sayang sekali, sedikit yang terkonstruksi dengan baik,” ujarnya saat menjadi narasumber dalam pembekalan petugas call center Kemdikbud, di Ruang Sidang Pusat Informasi dan Humas Kemdikbud, Jakarta, (22/8). Ia mengatakan, institusi ilmiah seperti ISBI diharapkan bisa merekonstruksi kebudayaan dan mengembangkan kebudayaan dengan kajian ilmiah dan analisis ilmiah.

Jazide menjelaskan, pada tahun lalu, empat Institut Seni Indonesia (ISI) yang juga akan dikonversi menjadi ISBI, memulai studi kelayakan untuk persiapan pendirian ISBI. ISI Padang Panjang melakukan studi kelayakan untuk ISBI Aceh, ISI Yogyakarta untuk ISBI Kalimantan Timur, ISI Surakarta untuk ISBI Sulawesi dan ISI Bali untuk ISBI Papua.

Dalam proses pendirian sebuah perguruan tinggi di suatu wilayah, jelas Jazidie, Kemdikbud selalu meminta partisipasi dari pemerintah daerah terkait. “Ada lahan atau tanah yang diserahkan ke Kemdikbud sebagai aset Kemdikbud. Ini tidak mudah,” ujarnya. Ia menuturkan, ada pemerintah daerah atau DPRD yang sulit bekerja sama atau memberikan izin pembebasan lahan. Namun usaha pendirian ISBI terus diupayakan dengan melakukan pendekatan kepada pihak-pihak terkait. Salah satunya melalui pendekatan kebudayaan yang terbukti efektif dan direspon positif oleh masyarakat Papua.

Tahun ini, ISBI Papua akan melakukan serah terima lahan seluas 5 Ha dari 20 Ha yang berlokasi di Jayapura. Selain itu ISBI Papua juga telah memasuki tahap proses persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), serta memulai penerimaan mahasiswa baru melalui skema program studi di luar domisili.

Untuk ISBI Kalimantan Timur, saat ini tengah menjalani proses sertifikasi lahan seluas 100 Ha di Tenggarong, dan penerimaan mahasiswa baru untuk tahun akademik 2013/2014. Sedangkan ISBI Sulawesi saat ini dalam proses sertifikasi lahan seluas 30 Ha di Takalar serta rencana serah terima lahan. Sementara ISBI Aceh juga dalam tahap rencana serah terima lahan juga pembebasan lahan seluas 10 Ha di Aceh Besar. (DM)

Sumber : http://kemdikbud.go.id/kemdikbud/berita/1652

Kualitas Pendidikan Terus Ditingkatkan

Jakarta -- Peningkatan kualitas pendidikan akan terus dilakukan antara lain melalui peningkatan kualitas guru termasuk di dalamnya sertifikasi guru dan implementasi Kurikulum 2013. Beberapa program afirmasi akan tetap dilanjutkan dan ditingkatkan seperti pengiriman guru pada daerah terpencil, terluar, dan tertinggal atau 3T.

Hal tersebut disampaikan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada saat menyampaikan Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2014 dan Nota Keuangannya di Gedung DPR/MPR/DPD RI, Jakarta Jumat (16/8/2013).

SBY menungkapkan satu masalah penting, yang perlu mendapatkan perhatian khusus bersama. Masalah itu, kata Presiden, adalah distribusi guru antarsatuan pendidikan dan antarwilayah, yang belum merata. “Daerah-daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan masih ada yang belum terpenuhi kebutuhannya sesuai dengan standar pelayanan minimal,” katanya.

Pemerintah juga akan mengirimkan pelajar asal Provinsi Papua untuk melanjutkan studinya di beberapa SMA, SMK, dan perguruan tinggi negeri (PTN) terbaik di luar Papua. “Infrastruktur sekolah juga terus kita bangun,” katanya.

Anggaran, kata Presiden, akan disediakan untuk melanjutkan penuntasan rehabilitasi ruang kelas rusak, serta pembangunan sekolah baru, akademi komunitas, dan sarana pendukungnya. Kemudian untuk semakin memeratakan akses pendidikan dalam tahun 2014 ditingkatkan lagi penyediaan bantuan siswa miskin (BSM) dan beasiswa Bidik Misi.

Presiden menyebutkan, sebanyak tujuh kementerian dan lembaga, yang mendapatkan alokasi anggaran di atas Rp 30 triliun. Kementerian dan lembaga tersebut adalah Kementerian Pertahanan dengan alokasi anggaran sebanyak Rp 83,4 triliun, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rp 82,7 triliun, Kementerian Pekerjaan Umum Rp 74,9 triliun, Kementerian Agama Rp 49,6 triliun, Kementerian Kesehatan Rp 44,9 triliun, Kepolisian Republik Indonesia Rp 41,5 triliun, dan Kementerian Perhubungan Rp 39,2 triliun.

Pada sambutannya, Presiden menyampaikan alokasi anggaran pada Kementerian Kesehatan diprioritaskan untuk meningkatkan akses dan kualitas kesehatan. Pemerintah, kata SBY, merencanakan untuk membangun Puskesmas perawatan di daerah perbatasan dan pulau-pulau kecil terdepan yang berpenduduk. Selain itu, juga diberikan bantuan operasional kesehatan sebanyak 9.536 Puskesmas. “Pemerintah terus berupaya untuk menurunkan angka kematian ibu melahirkan. Salah satunya dengan meningkatkan pelayanan ibu bersalin, yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih,” katanya.

Pemerintah juga akan meningkatkan ketersediaan obat dan vaksin hingga mencapai 100 persen. Dengan berbagai program dan kegiatan itu, diupayakan derajat kesehatan masyarakat makin meningkat di seluruh pelosok tanah air. (ASW)

Sumber : http://kemdikbud.go.id/kemdikbud/berita/1632