Jumat, 23 Agustus 2013
Kemdikbud Lanjutkan Proses Pendirian Empat ISBI
Pelaksana tugas Direktur
Kelembagaan dan Kerja Sama Kemdikbud, Achmad Jazidie, mengatakan, tujuan
didirikannya ISBI adalah supaya ISBI bisa menjadi salah satu sarana
pengembangan warisan budaya bangsa, dan menghasilkan sarjana seni dan budaya
yang peka dan tanggap terhadap masalah sosial, budaya, etika, moral, dan
akademis.
“Begitu banyak kebudayaan yang
kita miliki. Tapi sayang sekali, sedikit yang terkonstruksi dengan baik,”
ujarnya saat menjadi narasumber dalam pembekalan petugas call center Kemdikbud,
di Ruang Sidang Pusat Informasi dan Humas Kemdikbud, Jakarta, (22/8). Ia
mengatakan, institusi ilmiah seperti ISBI diharapkan bisa merekonstruksi
kebudayaan dan mengembangkan kebudayaan dengan kajian ilmiah dan analisis
ilmiah.
Jazide menjelaskan, pada tahun
lalu, empat Institut Seni Indonesia (ISI) yang juga akan dikonversi menjadi
ISBI, memulai studi kelayakan untuk persiapan pendirian ISBI. ISI Padang
Panjang melakukan studi kelayakan untuk ISBI Aceh, ISI Yogyakarta untuk ISBI
Kalimantan Timur, ISI Surakarta untuk ISBI Sulawesi dan ISI Bali untuk ISBI
Papua.
Dalam proses pendirian sebuah
perguruan tinggi di suatu wilayah, jelas Jazidie, Kemdikbud selalu meminta
partisipasi dari pemerintah daerah terkait. “Ada lahan atau tanah yang
diserahkan ke Kemdikbud sebagai aset Kemdikbud. Ini tidak mudah,” ujarnya. Ia
menuturkan, ada pemerintah daerah atau DPRD yang sulit bekerja sama atau
memberikan izin pembebasan lahan. Namun usaha pendirian ISBI terus diupayakan
dengan melakukan pendekatan kepada pihak-pihak terkait. Salah satunya melalui
pendekatan kebudayaan yang terbukti efektif dan direspon positif oleh
masyarakat Papua.
Tahun ini, ISBI Papua akan
melakukan serah terima lahan seluas 5 Ha dari 20 Ha yang berlokasi di Jayapura.
Selain itu ISBI Papua juga telah memasuki tahap proses persetujuan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), serta
memulai penerimaan mahasiswa baru melalui skema program studi di luar domisili.
Untuk ISBI Kalimantan Timur,
saat ini tengah menjalani proses sertifikasi lahan seluas 100 Ha di Tenggarong,
dan penerimaan mahasiswa baru untuk tahun akademik 2013/2014. Sedangkan ISBI
Sulawesi saat ini dalam proses sertifikasi lahan seluas 30 Ha di Takalar serta
rencana serah terima lahan. Sementara ISBI Aceh juga dalam tahap rencana serah
terima lahan juga pembebasan lahan seluas 10 Ha di Aceh Besar. (DM)
Sumber : http://kemdikbud.go.id/kemdikbud/berita/1652
Minggu, 18 Agustus 2013
Kualitas Pendidikan Terus Ditingkatkan
Jakarta -- Peningkatan kualitas
pendidikan akan terus dilakukan antara lain melalui peningkatan kualitas guru
termasuk di dalamnya sertifikasi guru dan implementasi Kurikulum 2013. Beberapa
program afirmasi akan tetap dilanjutkan dan ditingkatkan seperti pengiriman
guru pada daerah terpencil, terluar, dan tertinggal atau 3T.
Hal tersebut disampaikan
Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada saat menyampaikan Keterangan
Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RUU
APBN) Tahun Anggaran 2014 dan Nota Keuangannya di Gedung DPR/MPR/DPD RI,
Jakarta Jumat (16/8/2013).
SBY menungkapkan satu masalah
penting, yang perlu mendapatkan perhatian khusus bersama. Masalah itu, kata
Presiden, adalah distribusi guru antarsatuan pendidikan dan antarwilayah, yang
belum merata. “Daerah-daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan masih ada
yang belum terpenuhi kebutuhannya sesuai dengan standar pelayanan minimal,”
katanya.
Pemerintah juga akan mengirimkan
pelajar asal Provinsi Papua untuk melanjutkan studinya di beberapa SMA, SMK,
dan perguruan tinggi negeri (PTN) terbaik di luar Papua. “Infrastruktur sekolah
juga terus kita bangun,” katanya.
Anggaran, kata Presiden, akan
disediakan untuk melanjutkan penuntasan rehabilitasi ruang kelas rusak, serta
pembangunan sekolah baru, akademi komunitas, dan sarana pendukungnya. Kemudian
untuk semakin memeratakan akses pendidikan dalam tahun 2014 ditingkatkan lagi
penyediaan bantuan siswa miskin (BSM) dan beasiswa Bidik Misi.
Presiden menyebutkan, sebanyak
tujuh kementerian dan lembaga, yang mendapatkan alokasi anggaran di atas Rp 30
triliun. Kementerian dan lembaga tersebut adalah Kementerian Pertahanan dengan
alokasi anggaran sebanyak Rp 83,4 triliun, Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Rp 82,7 triliun, Kementerian Pekerjaan Umum Rp 74,9 triliun,
Kementerian Agama Rp 49,6 triliun, Kementerian Kesehatan Rp 44,9 triliun,
Kepolisian Republik Indonesia Rp 41,5 triliun, dan Kementerian Perhubungan Rp
39,2 triliun.
Pada sambutannya, Presiden
menyampaikan alokasi anggaran pada Kementerian Kesehatan diprioritaskan untuk
meningkatkan akses dan kualitas kesehatan. Pemerintah, kata SBY, merencanakan
untuk membangun Puskesmas perawatan di daerah perbatasan dan pulau-pulau kecil
terdepan yang berpenduduk. Selain itu, juga diberikan bantuan operasional
kesehatan sebanyak 9.536 Puskesmas. “Pemerintah terus berupaya untuk menurunkan
angka kematian ibu melahirkan. Salah satunya dengan meningkatkan pelayanan ibu
bersalin, yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih,” katanya.
Pemerintah juga akan
meningkatkan ketersediaan obat dan vaksin hingga mencapai 100 persen. Dengan
berbagai program dan kegiatan itu, diupayakan derajat kesehatan masyarakat
makin meningkat di seluruh pelosok tanah air. (ASW)
Sumber : http://kemdikbud.go.id/kemdikbud/berita/1632
Jumat, 16 Agustus 2013
Tahun 2014, Anggaran Pendidikan Naik 7,5 Persen
Jakarta -- Tahun 2014, anggaran pendidikan disiapkan Rp. 371,2 triliun atau naik 7,5% dibandingkan anggaran pendidikan tahun ini yaitu sebesar Rp 345,3 triliun. Hal tersebut disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Pidato Nota Keuangan 2014 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8).
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, hari ini menyampaikan Pidato Kenegaraan di depan sidang bersama DPR-RI dan DPD-RI di Gedung MPR/DPR RI Jakarta dalam rangka HUT ke-68 Proklamasi Kemerdekaan RI. Sidang tersebut dipimpin oleh Ketua DPD-RI Irman Gusman. Dikutip dari laman setneg.go.id, Presiden menyatakan apa yang telah dilakukan Indonesia dewasa ini tidak sebatas reformasi, tetapi sebuah transformasi.
Terkait sektor pendidikan, mulai tahun pelajaran 2013/2014 wajib belajar 9 tahun (jenjang pendidikan dasar), ditingkatkan ke jenjang pendidikan menengah, melalui program Pendidikan Menengah Universal (PMU). "Hal ini dimaksudkan, agar anak-anak Indonesia pada usia 16-18 tahun pada tahun 2020 nanti minimal 97% berpendidikan menengah. Apabila tanpa program PMU, angka tersebut baru dicapai pada tahun 2040," kata Presiden SBY seperti dikutip dari www.detik.com.
Satu masalah penting yang perlu mendapatkan perhatian khusus, kata Presiden, adalah distribusi guru antar satuan pendidikan dan antar wilayah yang belum merata. Daerah-daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan, masih ada yang belum terpenuhi kebutuhannya sesuai dengan standar pelayanan minimal.
Upaya meningkatkan kualitas pendidikan akan terus dilakukan, antara lain melalui peningkatan kualitas guru termasuk di dalamnya sertifikasi guru dan implementasi kurikulum 2013. Beberapa program afirmasi akan tetap dilanjutkan dan ditingkatkan seperti pengiriman guru, pada daerah terpencil, terluar dan tertinggal (3T), pengiriman pelajar asal Papua untuk melanjutkan studinya di beberapa SMA/SMK dan Perguruan Tinggi Negeri terbaik di luar Papua.
Presiden SBY juga mengatakan akan terus membangun infrastruktur sekolah. Anggaran akan disediakan untuk melanjutkan penuntasan rehabilitasi ruang kelas rusak, pembangunan sekolah baru, akademi komunitas dan sarana pendukungnya. "Selain itu untuk makin memeratakan akses pendidikan, dalam tahun 2014 kita tingkatkan lagi penyediaan bantuan siswa miskin (BSM) dan beasiswa Bidikmisi," kata Presiden menambahkan. (NW)
Keterangan : foto diambil dari www.detik.com
Sumber : http://kemdikbud.go.id/kemdikbud/berita/1629
Langganan:
Komentar (Atom)

Tahun 2014, Anggaran Pendidikan Naik 7,5 Persen
Riqqah Dhiya Ramadhanty
Kartu Perlindungan Sosial (KPS)
Sehari Bersama SBY
