Tahun 2014, Anggaran Pendidikan Naik 7,5 Persen

Jakarta -- Tahun 2014, anggaran pendidikan disiapkan Rp. 371,2 triliun atau naik 7,5% dibandingkan anggaran pendidikan tahun ini yaitu sebesar Rp 345,3 triliun. Hal tersebut disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Pidato Nota Keuangan 2014 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8).
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, hari ini menyampaikan Pidato Kenegaraan di depan sidang bersama DPR-RI dan DPD-RI di Gedung MPR/DPR RI Jakarta dalam rangka HUT ke-68 Proklamasi Kemerdekaan RI. Sidang tersebut dipimpin oleh Ketua DPD-RI Irman Gusman. Dikutip dari laman setneg.go.id, Presiden menyatakan apa yang telah dilakukan Indonesia dewasa ini tidak sebatas reformasi, tetapi sebuah transformasi.
Terkait sektor pendidikan, mulai tahun pelajaran 2013/2014 wajib belajar 9 tahun (jenjang pendidikan dasar), ditingkatkan ke jenjang pendidikan menengah, melalui program Pendidikan Menengah Universal (PMU). "Hal ini dimaksudkan, agar anak-anak Indonesia pada usia 16-18 tahun pada tahun 2020 nanti minimal 97% berpendidikan menengah. Apabila tanpa program PMU, angka tersebut baru dicapai pada tahun 2040," kata Presiden SBY seperti dikutip dari www.detik.com.
Satu masalah penting yang perlu mendapatkan perhatian khusus, kata Presiden, adalah distribusi guru antar satuan pendidikan dan antar wilayah yang belum merata. Daerah-daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan, masih ada yang belum terpenuhi kebutuhannya sesuai dengan standar pelayanan minimal.
Upaya meningkatkan kualitas pendidikan akan terus dilakukan, antara lain melalui peningkatan kualitas guru termasuk di dalamnya sertifikasi guru dan implementasi kurikulum 2013. Beberapa program afirmasi akan tetap dilanjutkan dan ditingkatkan seperti pengiriman guru, pada daerah terpencil, terluar dan tertinggal (3T), pengiriman pelajar asal Papua untuk melanjutkan studinya di beberapa SMA/SMK dan Perguruan Tinggi Negeri terbaik di luar Papua.
Presiden SBY juga mengatakan akan terus membangun infrastruktur sekolah. Anggaran akan disediakan untuk melanjutkan penuntasan rehabilitasi ruang kelas rusak, pembangunan sekolah baru, akademi komunitas dan sarana pendukungnya. "Selain itu untuk makin memeratakan akses pendidikan, dalam tahun 2014 kita tingkatkan lagi penyediaan bantuan siswa miskin (BSM) dan beasiswa Bidikmisi," kata Presiden menambahkan. (NW)

Keterangan : foto diambil dari www.detik.com                                              

Sumber : http://kemdikbud.go.id/kemdikbud/berita/1629

Kemdikbud Peringkat Pertama Survei Integritas KPK

Jakarta—Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) meraih skor tertinggi berdasarkan survei integritas sektor publik 2012, yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Skor ini diraih pada aspek pengalaman integritas, yang merefleksikan pengalaman responden terhadap tingkat korupsi yang dialaminya. 

Mendikbud menyatakan menerima dengan baik penilaian berbagai lembaga sebagai upaya perbaikan ke depan. Menurut dia, yang penting adalah cara melakukan penilaian sesuai dengan perkembangan zaman. “Integritas Kemdikbud sangat positif, dengan nilai yang paling tinggi,” katanya usai kegiatan halal bihalal di Kemdikbud, Selasa (13/08/2013).

Berdasarkan survei tersebut, terdapat sebanyak 16 instansi dengan skor pengalaman integritas > 7. Berturut-turut peringkat 1 s.d.6 adalah Kemdikbud (8,06), PT.Jamsostek (8,02), PT.Angkasa Pura II (7,65), Badan Koordinasi Penanaman Modal (7,63), Kementerian Kesehatan (7,62), dan Badan Tenaga Nuklir Nasional (7,59).  

Aspek lain yang digunakan dalam survei adalah potensi integritas, yang merefleksikan faktor-faktor yang berpotensi menyebabkan terjadinya korupsi. Jika ditotal, untuk instansi pusat, Kemdikbud di posisi dua dengan skor 7,43. Posisi pertama ditempati PT.Jamsostek (7,49).

Hasil survei menyatakan bahwa rata-rata Indeks Integritas Nasional (IIN) di tahun 2012 adalah 6,37. Dengan perincian nilai rata-rata integritas di tingkat pusat sebesar 6,86, nilai rata-rata integritas sektor publik di tingkat instansi vertikal sebesar 6,34, dan nilai rata-rata integritas di tingkat daerah 6,32. 

Bila dibandingkan, nilai integritas daerah relatif lebih rendah dibanding nilai integritas instansi di tingkat pusat maupun instansi vertikal. IIN 2012 sedikit naik dibandingkan tahun sebelumnya (dari 6,31 di tahun 2011).

Survei tersebut juga menyebutkan, ada 45 persen (atau 38 instansi /pemerintah daerah), yang pencapaian nilai indeks integritasnya masih di bawah rata-rata nasional dan ada 20 persen (atau 17 instansi/pemerintah daerah) yang pencapaian indeks integritasnya masih di bawah standar yang ditetapkan KPK yaitu 6,00. Responden survei mencakup instansi pemda, instansi vertikal dan instansi pusat. (JS/ASW).

Sumber : http://kemdikbud.go.id/kemdikbud/berita/1617

Dapodik 2013 Terapkan Metode Sinkronisasi Data

Bandung (Dikdas): Dalam aplikasi Data Pokok Pendidikan 2013, operator sekolah tak perlu lagi memasukkan data yang pernah dikirim ke sistem Dapodik. Mereka cukup memasukkan data perubahan terbaru seperti penambahan siswa dan mutasi guru.

Kondisi demikian terjadi lantaran sistem yang diterapkan dalam Dapodik 2013 menggunakan metode sinkronisasi. Perubahan yang baru dimasukkan ke sistem aplikasi secara otomatis disesuaikan dengan data yang sudah ada.

“Dulu berbasis desktop, sekarang web atau databased server,” ujar Supriyatno, Kasubag Data dan Informasi Bagian Perencanaan dan Penganggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar di Bandung, Senin malam, 22 Juli 2013.

Pada penjaringan data Dapodik tahun lalu, masih banyak ditemui ‘data sampah’, yaitu data yang masuk ke aplikasi Dapodik namun tidak lengkap, tidak wajar, dan tidak benar. Data sampah yang pernah ditemui, misalnya, jumlah rombongan belajar yang tidak sesuai dengan jumlah siswa dan tak ada pencontrengan jenis kelamin dan agama siswa. 

 Dengan melakukan verifikasi, data-data sampah tersebut dibersihkan dan dibuang. “Jadi data yang kini ada sudah relatif lengkap dan wajar,” ungkap Supriyatno.

Kelengkapan dan kewajaran data dalam Dapodik berimbas positif pada pemanfaatan data, di antaranya untuk penyaluran tunjangan guru, pengalokasian dana Bantuan Operasional Sekolah, Bantuan Siswa Miskin, rehabilitasi sekolah rusak, Ujian Nasional, dan berbagai program peningkatan mutu pendidikan. Supriyatno berharap peserta operator Dapodik menyampaikan kepada para operator sekolah di wilayahnya untuk bekerja secara teliti dan sungguh-sungguh sehingga tak lagi dijumpai data sampah.

Supriyatno menilai, operator sekolah yang telah berpengalaman memasukkan data ke aplikasi Dapodik 2012 kini sudah lebih paham mengenai peran dan fungsi data. Mereka sudah mengerti bahwa data yang sedianya dikirim ke Dapodik telah tervalidasi di sekolah.

Kini tugas yang harus diselesaikan operator sekolah adalah memasukkan data semester I ke aplikasi Dapodik lantaran data siswa baru telah ada. Sementara siswa kelas 2 cukup dipetakan.* (Billy Antoro)

Sumber :  http://dikdas.kemdikbud.go.id/