Senin, 09 September 2013

Mata Pelajaran Seni Budaya Akan Miliki Laboratorium

Jakarta --- Untuk mendukung proses belajar mengajar mata pelajaran seni budaya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan membangun laboratorium seni budaya di sekolah-sekolah jenjang pendidikan menengah. Pembangunan laboratorium tersebut juga untuk memfasilitasi siswa supaya memiliki pengetahuan yang cukup mengenai seni budaya melalui praktik.
“Selama ini kita kan mengenal laboratoriumnya pun laboratorium fisika, atau kimia. Seni budaya belum ada. Kita tentu saja ingin anak-anak sekolah juga memiliki pengetahuan yang cukup tentang seni budaya. Ini kan perlu tempat. Tempat itu ga ada,” ujar Dirjen Kebudayaan Kacung Maridjan, usai launching produksi Film Soekarno, di Hotel Atlet Century, Jakarta, (5/9).
Kacung menjelaskan, saat ini Ditjen Kebudayaan Kemdikbud masih melakukan kajian tentang rencana pembangunan laboratorium seni budaya. Rencananya, untuk awal Kemdikbud akan membangun 20 laboratorium di sekolah-sekolah percontohan. “Yang pasti di kota-kota besar dulu. Tapi tidak menutup kemungkinan di daerah juga,” ujarnya. Diharapkan, tahun depan pembangunan laboratorium seni busaya bisa terealisasi. Setelah pembangunan laboratorium seni budaya rampung dikerjakan Ditjen Kebudayaan, untuk selanjutnya pengelolaan laboratorium akan menjadi wewenang Ditjen Pendidikan Menengah.
Selain membangun laboratorium, untuk mendukung mata pelajaran seni budaya, Ditjen Kebudayaan juga melakukan pelatihan kepada guru-guru yang mengajar seni budaya. “Itu sudah mulai dilakukan, termasuk pelajaran sejarah,” kata Kacung. Dua modul pun akan diterbitkan untuk menjadi pedoman guru dalam mengajar.
Modul pertama merupakan modul tambahan bertema budaya nasional untuk mendukung buku pelajaran yang sudah ada. “Sekarang kan pelajaran seni budaya sudah ada bukunya. Cuma kalau untuk operasional, belajar menari kan nggak dari buku, belajar main film juga nggak dari buku. Perlu praktik dan perlu audio visual. Jadi akan kita lengkapi dengan video,” jelas Kacung. Sedangkan modul kedua adalah modul pengayaan, yang bertema budaya daerah. Sehingga masing-masing daerah akan memiliki modul tentang kebudayaan daerahnya masing-masing. “Sehingga jangan sampai orang di Palangkaraya sana ngerti budaya nasional tapi nggak ngerti budaya Palangkaraya sendiri dan sekitarnya,” pungkasnya. (DM)

Sumber :  http://kemdikbud.go.id/kemdikbud/berita/1688

Selasa, 27 Agustus 2013

140 Ribu Mahasiswa Tidak Mampu Ditanggung Pemerintah



Jakarta—Pemerintah melalui berbagai mekanisme dan program terus mengupayakan aksesibilitas kepada lulusan sekolah menengah atas dan sederajat untuk menempuh jenjang pendidikan tinggi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan kesempatan bagi mereka yang berasal dari keluarga tidak mampu.
Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Sesjen Kemdikbud) Ainun Na’im menyampaikan, sampai saat ini pemerintah menanggung 140 ribu mahasiswa berasal dari masyarakat yang tidak mempunyai akses ke pendidikan tinggi. “Yang ditanggung meliputi biaya hidup maupun biaya pendidikan,” katanya usai memberikan penghargaan kepada para mahasiswa berprestasi akademik penerima beasiswa unggulan dari pemerintah bekerjasama dengan pihak perbankan swasta,” di Kemdikbud, Jakarta, Kamis (23/08/2013).
Ainun mengatakan, kerja sama pemberian beasiswa dengan pihak swasta ini telah berjalan selama lima tahun. Kedua pihak, kata dia, sepakat untuk melanjutkan kerja sama ini. “Ruang lingkupnya juga bisa diperluas,” katanya usai menyaksikan penandatanganan kerja sama kedua belah pihak.
Pemerintah, lanjut Ainun, juga tetap memberikan kesempatan akses pendidikan untuk masyarakat tidak mampu mulai jenjang sekolah dasar (SD) sampai dengan sekolah menengah atas (SMA). Selain itu, kata dia, ada program yang sangat agresif untuk menjamin aksesibilitas ini. “Pemerintah mengembangkan sekolah vokasi yaitu sekolah menengah kejuruan dan akademi komunitas,” ujarnya.
Pengembangan sekolah vokasi ini, kata Ainun disesuaikan dengan potensi masing-masing daerah. Untuk mewujudkannya, pihaknya mengajak peran serta bersama antara pemerintah dengan masyarakat dan industri. Menurut dia, hal ini dilakukan  kerena hasil dari pendidikan ini yang menggunakan adalah mereka juga.
Pada kesempatan yang sama, Ainun memberikan ucapan selamat kepada para penerima beasiswa unggulan. Dia juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak swasta yang turut memajukan pendidikan melalui tanggung jawab sosial perusahaan.(ASW).

Sumber :  http://kemdikbud.go.id/kemdikbud/berita/1654

Jumat, 23 Agustus 2013

Kemdikbud Lanjutkan Proses Pendirian Empat ISBI



Jakarta --- Proses pendirian Institut Seni dan Budaya Indonesia (ISBI) di empat wilayah Indonesia sudah dimulai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) sejak tahun 2012. Persiapan pendirian ISBI berupa studi kelayakan dan penyiapan dokumen pendirian. Sedangkan di tahun 2013 ini, perkembangan pendirian ISBI memasuki tahap serah terima lahan dan penerimaan mahasiswa baru.
Pelaksana tugas Direktur Kelembagaan dan Kerja Sama Kemdikbud, Achmad Jazidie, mengatakan, tujuan didirikannya ISBI adalah supaya ISBI bisa menjadi salah satu sarana pengembangan warisan budaya bangsa, dan menghasilkan sarjana seni dan budaya yang peka dan tanggap terhadap masalah sosial, budaya, etika, moral, dan akademis.
“Begitu banyak kebudayaan yang kita miliki. Tapi sayang sekali, sedikit yang terkonstruksi dengan baik,” ujarnya saat menjadi narasumber dalam pembekalan petugas call center Kemdikbud, di Ruang Sidang Pusat Informasi dan Humas Kemdikbud, Jakarta, (22/8). Ia mengatakan, institusi ilmiah seperti ISBI diharapkan bisa merekonstruksi kebudayaan dan mengembangkan kebudayaan dengan kajian ilmiah dan analisis ilmiah.
Jazide menjelaskan, pada tahun lalu, empat Institut Seni Indonesia (ISI) yang juga akan dikonversi menjadi ISBI, memulai studi kelayakan untuk persiapan pendirian ISBI. ISI Padang Panjang melakukan studi kelayakan untuk ISBI Aceh, ISI Yogyakarta untuk ISBI Kalimantan Timur, ISI Surakarta untuk ISBI Sulawesi dan ISI Bali untuk ISBI Papua.
Dalam proses pendirian sebuah perguruan tinggi di suatu wilayah, jelas Jazidie, Kemdikbud selalu meminta partisipasi dari pemerintah daerah terkait. “Ada lahan atau tanah yang diserahkan ke Kemdikbud sebagai aset Kemdikbud. Ini tidak mudah,” ujarnya. Ia menuturkan, ada pemerintah daerah atau DPRD yang sulit bekerja sama atau memberikan izin pembebasan lahan. Namun usaha pendirian ISBI terus diupayakan dengan melakukan pendekatan kepada pihak-pihak terkait. Salah satunya melalui pendekatan kebudayaan yang terbukti efektif dan direspon positif oleh masyarakat Papua.
Tahun ini, ISBI Papua akan melakukan serah terima lahan seluas 5 Ha dari 20 Ha yang berlokasi di Jayapura. Selain itu ISBI Papua juga telah memasuki tahap proses persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), serta memulai penerimaan mahasiswa baru melalui skema program studi di luar domisili.
Untuk ISBI Kalimantan Timur, saat ini tengah menjalani proses sertifikasi lahan seluas 100 Ha di Tenggarong, dan penerimaan mahasiswa baru untuk tahun akademik 2013/2014. Sedangkan ISBI Sulawesi saat ini dalam proses sertifikasi lahan seluas 30 Ha di Takalar serta rencana serah terima lahan. Sementara ISBI Aceh juga dalam tahap rencana serah terima lahan juga pembebasan lahan seluas 10 Ha di Aceh Besar. (DM)

Sumber : http://kemdikbud.go.id/kemdikbud/berita/1652