Kualitas Pendidikan Terus Ditingkatkan

Jakarta -- Peningkatan kualitas pendidikan akan terus dilakukan antara lain melalui peningkatan kualitas guru termasuk di dalamnya sertifikasi guru dan implementasi Kurikulum 2013. Beberapa program afirmasi akan tetap dilanjutkan dan ditingkatkan seperti pengiriman guru pada daerah terpencil, terluar, dan tertinggal atau 3T.

Hal tersebut disampaikan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada saat menyampaikan Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2014 dan Nota Keuangannya di Gedung DPR/MPR/DPD RI, Jakarta Jumat (16/8/2013).

SBY menungkapkan satu masalah penting, yang perlu mendapatkan perhatian khusus bersama. Masalah itu, kata Presiden, adalah distribusi guru antarsatuan pendidikan dan antarwilayah, yang belum merata. “Daerah-daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan masih ada yang belum terpenuhi kebutuhannya sesuai dengan standar pelayanan minimal,” katanya.

Pemerintah juga akan mengirimkan pelajar asal Provinsi Papua untuk melanjutkan studinya di beberapa SMA, SMK, dan perguruan tinggi negeri (PTN) terbaik di luar Papua. “Infrastruktur sekolah juga terus kita bangun,” katanya.

Anggaran, kata Presiden, akan disediakan untuk melanjutkan penuntasan rehabilitasi ruang kelas rusak, serta pembangunan sekolah baru, akademi komunitas, dan sarana pendukungnya. Kemudian untuk semakin memeratakan akses pendidikan dalam tahun 2014 ditingkatkan lagi penyediaan bantuan siswa miskin (BSM) dan beasiswa Bidik Misi.

Presiden menyebutkan, sebanyak tujuh kementerian dan lembaga, yang mendapatkan alokasi anggaran di atas Rp 30 triliun. Kementerian dan lembaga tersebut adalah Kementerian Pertahanan dengan alokasi anggaran sebanyak Rp 83,4 triliun, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rp 82,7 triliun, Kementerian Pekerjaan Umum Rp 74,9 triliun, Kementerian Agama Rp 49,6 triliun, Kementerian Kesehatan Rp 44,9 triliun, Kepolisian Republik Indonesia Rp 41,5 triliun, dan Kementerian Perhubungan Rp 39,2 triliun.

Pada sambutannya, Presiden menyampaikan alokasi anggaran pada Kementerian Kesehatan diprioritaskan untuk meningkatkan akses dan kualitas kesehatan. Pemerintah, kata SBY, merencanakan untuk membangun Puskesmas perawatan di daerah perbatasan dan pulau-pulau kecil terdepan yang berpenduduk. Selain itu, juga diberikan bantuan operasional kesehatan sebanyak 9.536 Puskesmas. “Pemerintah terus berupaya untuk menurunkan angka kematian ibu melahirkan. Salah satunya dengan meningkatkan pelayanan ibu bersalin, yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih,” katanya.

Pemerintah juga akan meningkatkan ketersediaan obat dan vaksin hingga mencapai 100 persen. Dengan berbagai program dan kegiatan itu, diupayakan derajat kesehatan masyarakat makin meningkat di seluruh pelosok tanah air. (ASW)

Sumber : http://kemdikbud.go.id/kemdikbud/berita/1632

Tahun 2014, Anggaran Pendidikan Naik 7,5 Persen

Jakarta -- Tahun 2014, anggaran pendidikan disiapkan Rp. 371,2 triliun atau naik 7,5% dibandingkan anggaran pendidikan tahun ini yaitu sebesar Rp 345,3 triliun. Hal tersebut disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Pidato Nota Keuangan 2014 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8).
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, hari ini menyampaikan Pidato Kenegaraan di depan sidang bersama DPR-RI dan DPD-RI di Gedung MPR/DPR RI Jakarta dalam rangka HUT ke-68 Proklamasi Kemerdekaan RI. Sidang tersebut dipimpin oleh Ketua DPD-RI Irman Gusman. Dikutip dari laman setneg.go.id, Presiden menyatakan apa yang telah dilakukan Indonesia dewasa ini tidak sebatas reformasi, tetapi sebuah transformasi.
Terkait sektor pendidikan, mulai tahun pelajaran 2013/2014 wajib belajar 9 tahun (jenjang pendidikan dasar), ditingkatkan ke jenjang pendidikan menengah, melalui program Pendidikan Menengah Universal (PMU). "Hal ini dimaksudkan, agar anak-anak Indonesia pada usia 16-18 tahun pada tahun 2020 nanti minimal 97% berpendidikan menengah. Apabila tanpa program PMU, angka tersebut baru dicapai pada tahun 2040," kata Presiden SBY seperti dikutip dari www.detik.com.
Satu masalah penting yang perlu mendapatkan perhatian khusus, kata Presiden, adalah distribusi guru antar satuan pendidikan dan antar wilayah yang belum merata. Daerah-daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan, masih ada yang belum terpenuhi kebutuhannya sesuai dengan standar pelayanan minimal.
Upaya meningkatkan kualitas pendidikan akan terus dilakukan, antara lain melalui peningkatan kualitas guru termasuk di dalamnya sertifikasi guru dan implementasi kurikulum 2013. Beberapa program afirmasi akan tetap dilanjutkan dan ditingkatkan seperti pengiriman guru, pada daerah terpencil, terluar dan tertinggal (3T), pengiriman pelajar asal Papua untuk melanjutkan studinya di beberapa SMA/SMK dan Perguruan Tinggi Negeri terbaik di luar Papua.
Presiden SBY juga mengatakan akan terus membangun infrastruktur sekolah. Anggaran akan disediakan untuk melanjutkan penuntasan rehabilitasi ruang kelas rusak, pembangunan sekolah baru, akademi komunitas dan sarana pendukungnya. "Selain itu untuk makin memeratakan akses pendidikan, dalam tahun 2014 kita tingkatkan lagi penyediaan bantuan siswa miskin (BSM) dan beasiswa Bidikmisi," kata Presiden menambahkan. (NW)

Keterangan : foto diambil dari www.detik.com                                              

Sumber : http://kemdikbud.go.id/kemdikbud/berita/1629

Kemdikbud Peringkat Pertama Survei Integritas KPK

Jakarta—Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) meraih skor tertinggi berdasarkan survei integritas sektor publik 2012, yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Skor ini diraih pada aspek pengalaman integritas, yang merefleksikan pengalaman responden terhadap tingkat korupsi yang dialaminya. 

Mendikbud menyatakan menerima dengan baik penilaian berbagai lembaga sebagai upaya perbaikan ke depan. Menurut dia, yang penting adalah cara melakukan penilaian sesuai dengan perkembangan zaman. “Integritas Kemdikbud sangat positif, dengan nilai yang paling tinggi,” katanya usai kegiatan halal bihalal di Kemdikbud, Selasa (13/08/2013).

Berdasarkan survei tersebut, terdapat sebanyak 16 instansi dengan skor pengalaman integritas > 7. Berturut-turut peringkat 1 s.d.6 adalah Kemdikbud (8,06), PT.Jamsostek (8,02), PT.Angkasa Pura II (7,65), Badan Koordinasi Penanaman Modal (7,63), Kementerian Kesehatan (7,62), dan Badan Tenaga Nuklir Nasional (7,59).  

Aspek lain yang digunakan dalam survei adalah potensi integritas, yang merefleksikan faktor-faktor yang berpotensi menyebabkan terjadinya korupsi. Jika ditotal, untuk instansi pusat, Kemdikbud di posisi dua dengan skor 7,43. Posisi pertama ditempati PT.Jamsostek (7,49).

Hasil survei menyatakan bahwa rata-rata Indeks Integritas Nasional (IIN) di tahun 2012 adalah 6,37. Dengan perincian nilai rata-rata integritas di tingkat pusat sebesar 6,86, nilai rata-rata integritas sektor publik di tingkat instansi vertikal sebesar 6,34, dan nilai rata-rata integritas di tingkat daerah 6,32. 

Bila dibandingkan, nilai integritas daerah relatif lebih rendah dibanding nilai integritas instansi di tingkat pusat maupun instansi vertikal. IIN 2012 sedikit naik dibandingkan tahun sebelumnya (dari 6,31 di tahun 2011).

Survei tersebut juga menyebutkan, ada 45 persen (atau 38 instansi /pemerintah daerah), yang pencapaian nilai indeks integritasnya masih di bawah rata-rata nasional dan ada 20 persen (atau 17 instansi/pemerintah daerah) yang pencapaian indeks integritasnya masih di bawah standar yang ditetapkan KPK yaitu 6,00. Responden survei mencakup instansi pemda, instansi vertikal dan instansi pusat. (JS/ASW).

Sumber : http://kemdikbud.go.id/kemdikbud/berita/1617